Jakarta (beritajatim. com)  – Empat pimpinan Komite di DPD RI sepakat menyampaikan perlawanan terhadap frasa atau semangat mengakui kewenangan daerah ke pusat. Para-para Senator menganggap RUU Ciptakerja setback kepada era sentralistik. Demikian kaidah Komite I hingga IV DPD RI yang disampaikan langsung ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7/2020) di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya Jakarta.

Kerap gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Pengantara Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komisi II), Hasan Basri (wakil kepala Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komisi IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Dalam pengantarnya, LaNyalla sempat menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan konstitusi, pada Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945. Karena semangat sentralisasi perijinan & kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah. “Ini bisa serupa menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak kausa era reformasi, ” urainya.

Ditambahkan LaNyalla, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga mengindahkan hilangnya kepastian hukum terkait hukuman pidana dan administratif sebagai substitusi sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UNDANG-UNDANG. Ditambah lagi, kewenangan Presiden melepaskan Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Ciptakerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi memutar positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bagian investasi dan perdagangan. “Apalagi di dalam resesi global, RUU ini menganjurkan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terpatok, ” paparnya.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga mendatangkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar serta berusaha mengakomodasi semua masukan sejak parlemen, baik dari DPR MENODAI maupun dari DPD RI. “Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I tenggat IV siang ini. Tentu negeri memperhatikan dan mengakomodasi, ” paparnya.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD RI secara Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri secara penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga. (kun)