Kediri (beritajatim. com) -Ratusan guru dan kepala madrasah se-Kabupaten Kediri menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama setempat. Massa membawa berbagai poster berisi tuntutan tentang penyekatan kuota penerima dana BOS.

massa kecewa, setelah Kemenag Kediri menerapkan sistem kuota pada penerimaan dana bos tahap ke-2. Dimana saat ini, rata-rata pada setiap madrasah hanya menerima dana ATASAN sebesar 50 persen dari kuota siswa.

Dampak daripada penurunan kuota bos ini membuahkan sisten pendidikan dan operasional langgar terganggu. “Kami menuntut pencairan pemberian BOS 100 persen. Karena semenjak adanya penerapan sistem kuota, jumlah dana BOS menurun dari bagian siswa, ” ujar Nurul Fuad Assofi, Koordinator Aksi.

Iklim memprihatinkan itu, juga sempat dirasakan madrasah swasta, pada pencairan uang bos tahap pertama. Dimana, di dalam pencairan itu dana BOS di setiap siswa dipotong Rp 100 had 200 ribu untuk subsidi perkiraan Covid-19.

Sementara itu, pihak Kemenag Kediri mengakui pencairan dana bos tahap pertama berkurang, karena digunakan untuk subsidi anggaran covid 19. Sedangkan, untuk periode ke 2 pihak Kemenag mengiakan keputusan itu murni dari pusat.

“Kami berterima bergurau kepada semua guru madrasah yang beraksi hari ini. Kami menyadari hal ini. Alhamdulillah aspirasi semuanya didengar oleh langit, dan ana disampingi oleh Kanwil akan merealiasasikan tuntutan tersebut, pada bulan November, ” kata Enim Hartono, Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Selain permasalahan dana BOS, para tenaga pendidik ini juga mempertanyakan keterlambatan kosong ijazah. Hingga kini seluruh madrasah swasta di Kabupaten Kediri belum mendapatkan kejelasan kapan blangko tanda akan dikirim dari pusat, real untuk lembaga negeri sudah terealisasi. [nm/but]