Kediri (beritajatim. com) – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Kediri atas Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah (APBD) Kota Kediri tahun taksiran 2020 diselenggarakan Rabu (23/9/2020) dalam Ruang Sidang DPRD setempat. Wali Kota Abdullah Abu Bakar dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gus Sunoto ini memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Ada delapan fraksi yaitu PDIP Perjuangan, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, Karya Nurani dan Kesejahteraan Pembangunaan dengan menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian. Dalam rapat paripurna ini ada beberapa hal yang disampaikan antaralain terkait instegrasi sistem informasi Negeri Kota Kediri, langkah untuk menegakkan Indeks Pembangunan Manusia saat perihal pandemi Covid-19, dan pemanfaatan RSUD Gambiran Lama atau Rumah Rendah Kilisuci.

Setelah pandangan umum disampaikan oleh para bagian fraksi, Walikota Kediri menyampaikan jawabannya dalam rangka perubahan rancangan APBD Kota Kediri tahun anggaran 2020. Terkait dengan integrasi sistem data Pemerintah Kota Kediri dalam rencana peningkatan kesehatan.

Walikota mengungkapkan Pemkot Kediri telah berupaya mengintegrasikan sistem data yang terbaik, misalnya pemberian tumpuan serta beberapa layanan publik jarang lain aplikasi ‘cek bansos’, petunjuk kependudukan dengan Data Terpadu Ketenteraman Sosial (DTKS).

Penerapan e-suket yaitu surat keterangan dengan terintegrasi atas sistem pelayanan pada kelurahan dan data kependudukan. Pemerintah Kota Kediri terus berupaya menyatukan aplikasi layanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya Walikota juga menuturkan langkah-langkah pada rangka mencegah TPA yang overload, Pemerintah Kota Kediri telah membuat TPA 3 dan revitalisasi TPA 1. Sehingga sampai tahun 2022 TPA masih cukup. Selain tersebut Pemerintah Kota Kediri bersama secara Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong pendirian TPA regional yang diinisiasi sebab Pemprov Jawa Timur yang sampai sekarang sudah berjalan pada tingkatan feasibility study oleh Dinas Order Umum Citra Karya Provinsi Jawa Timur.

Kemudian pada mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia masa kondisi Covid-19 ini, Walikota Kediri menuturkan komponen pembangunan indeks pribadi adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk menjaga indeks tersebut tidak turun, Pemerintah Kota Kediri tentu melaksanakan pendidikan dengan metode daring, serta memberikan pendidikan dasar dengan gratis, memberikan beasiswa pendidikan agung, hingga dalam bidang kesehatan & ekonomi.

“Selain itu, Pemerintah Kota Kediri melakukan penanggulangan Covid-19 dengan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi, serta penyediaan jaring komunikasi sosial. Disesuaikan penggunaan dana tak terduga pada upaya penanganan covid 19 serta upaya pemulihan ekonomi lokal, ” ujarnya.

Rapat Lengkap ini dihadiri oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kediri Katino, Dandim 0809 Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Enny Endarjati, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/suf]