Surabaya (beritajatim. com) – Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, kalau ojek online (ojol) sangat gembung di dalam mensukseskan penerapan PSBB di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik).

Kejadian ini karena dengan adanya ojol tersebut, masyarakat tidak perlu melangsungkan aktivitas perjalanan keluar dari vila untuk membeli sesuatu.

“Keberhasilan PSBB bergantung ojek online (ojol) baik di Surabaya, Sidoarjo, Gresik maupun di Jawa Timur. Maka, sudah sepatutnya komponen sejak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk memberikan kemudahan akses bagi pengemudi untuk mendistribusikan barang pesanan konsumennya, ” kata BHS, Kamis (4/6/2020).

Keluhan utama dengan disampaikan para ojol kepada BHS adalah mereka kesulitan dalam operasional pada musim PSBB saat itu, terutama yang berhubungan dengan surat keterangan dari RT/RW maupun kelurahan untuk operasional mereka.

Hal ini sangat menyulitkan operasional ojol yang di mana pada beberapa pemukiman tidak bisa menyelap untuk melakukan kegiatan operasionalnya serta juga kesulitan dalam mendapatkan daerah pos/tempat pangkal, khususnya di mall untuk ojek online. Selain tersebut, juga ada kesulitan terkait secara hubungan kerja yang kurang sepadan dengan aplikator.

Dia mencontohkan jumlah ojek online di Sidoarjo yang berjumlah sebanyak 2. 500 orang, sedangkan jumlah penumpang/pengguna rata mencapai 40. 000 sampai 50. 000 dalam kondisi wajar.

Berdasarkan data itu, menurut BHS, ojek online memiliki peran yang besar untuk melancarkan transportasi di Sidoarjo. BHS mencagarkan konektivitas ojek online harus mampu terealisasi dengan transportasi publik semi massal dan super massal.

Serta, lanjut dia, peran ojek online seharusnya bisa menjadi feeder atau pengumpan bagi transportasi publik massal untuk mensukseskan konektivitas transportasi penumpang dan logistik.

Bahkan, masa ini ojek online sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dari umum.

Dia mengharapkan, negeri daerah bisa memberikan pembinaan sekaligus memperbaiki hubungan antara aplikator secara pengemudi ojek online. Sehingga, asosiasi konsumen juga bisa dilayani dengan maksimal baik dari sisi ketenteraman maupun keselamatan. Ini karena ojek online di seluruh Indonesia ada sekitar 2, 5 juta orang dan per hari bisa mengangkut sekitar 30 juta penumpang/pengguna (data Kemenhub dan Aplikator tahun 2019).

“Maka, perlu didorong dibuatkan payung hukum untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang menyimpan konsumen serta pengemudi ojek online, ” pungkasnya. (tok/ted)