Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melarang warga membangun jembatan mandiri ke Pulau Cemara atau Pulau Macema, Kabupaten Jember, Jawa Timur, karena berpotensi memicu konflik horisontal. Ia memerintahkan jembatan yang sudah terlanjur dibangun agar dibongkar.

Pulau Macema (Mangrove Cemara Mayangan) semacam daratan seluas kurang lebih 15 hektare yang dipisahkan oleh sungai dengan daratan utama di Kecamatan Gumukmas, dan di sana ditumbuhi mangrove dan pohon cemara. Sungai itu merupakan jalur muara yang biasa menjadi lalu lalangnya perahu nelayan.

Camat Gumukmas Bobby Ari Sandi mengatakan, lahan itu memiliki kerawanan konflik antarwarga Desa Mayangan dan Kepanjen. Dua belah pihak sama-sama mengklaim penguasaan Macema untuk destinasi wisata.

Pemkab Jember sebenarnya sudah mengajukan hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional dan sedang dalam proses. Mendadak ada warga yang membangun jembatan bambu sepanjang kurang lebih 25 meter yang menghubungkan daratan utama dengan pulau itu.

“Sudah dari tiga hari lalu sudah kami ingatkan. Pak Camat sudah mengingatkan, tolong jangan buat jembatan. Pulau Cemara sudah kami kuasai, sudah kami HPL-kan dua minggu lalu dengan BPN. Waktu itu belum ada jembatan,” kata Hendy, Senin (27/9/2021).

Hendy ingin menjadikan Pulau Cemara kawasan wisata untuk warga. “Saya tata semua. Nanti Pokdarwis-Pokdarwis (Kelompok Masyarakat Sadar Wisata) dan masyarakat nelayan di sekitar sana bisa memanfaatkan itu,” katanya.

Pemkab Jember saat ini menertibkan kawasan pesisir. “Karena jika tidak, siapa yang akan mengatur ini? Apakah akan diatur pribadi-pribadi?”

Hendy mengapresiasi inisiatif pokdarwis di desa setempat. “Pokdarwis bagus, tapi harus izin dong ke pemerintah ini mau dibuat apa. Pokdarwis di Jember ini kan ratusan. Kalau satu membuat, yang lain membuat semua, menguasai tanah-tanah kosong. Kan berbahaya. Jangan maunya sendiri. Ini negara yang mengatur,” katanya.

Hendy memerintahkan jembatan yang sudah dibangun warga agar dibongkar. “Nanti akan dimasukkan tata kelola kami. Kami ada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kita atur sepanjang pantai untuk apa. Kalau mau membuat jembatan, biar pemkab yang membangun jembatannya. Jembatan bambu itu akan membuat sendimen, terjadi pendangkalan, di alur sungai. Nanti yang perahu-perahu susah untuk melintas karena jembatan bambu tiangnya banyak,” katanya.

“Tapi yang terpenting bukan jembatan bambunya, tapi masalah izin. Mereka tidak izin, tidak berkomunikasi. Ini tidak bagus. Kebiasaan mengabaikan (perizinan) akan merusak semua tatanan. Ujung-ujungnya nanti semua muncul, ngamuk semua, tidak bisa diatur. Selama ini Pemkab Jember ke mana,” kata Hendy.

Terpisah, Bobby menjelaskan, jembatan tersebut dibangun secara patungan. Padahal rencananya oleh pemkab, sungai di sana akan dipakai untuk jalur wisata perahu. Anggaran sudah disiapkan, dan tinggal menunggu HPL terbit resmi. “Kalau ada jembatan otomatis akan menghalangi jalur wisata itu, dan kalau dibiarkan akan muncul jembatan-jembatan lainnya,” katanya.

Selain itu, munculnya jembatan-jembatan liar akan memicu pengelolaan tempat wisata oleh kelompok-kelompok yang berpotensi memunculkan konflik. “Kita tahulah di beberapa lokasi (wisata) daerah pesisir selatan ada penguasaan kelompok-kelompok,” kata Bobby.

Menurut Bobby, warga bersikukuh menolak untuk membongkar jembatan yang sudah terlanjur dibangun. “Mereka ini tidak berkoordinasi dengan kami pemerintah kecamatan. Mereka beralasan sudah mengajukan (izin) pada 2020 secara lisan. Saat kami cek, tidak ada izin resminya karena itu kewenangan (Dinas) Pengairan,” katanya. Pemerintah Kecamatan Gumukmas akan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan agar jembatan itu dibongkar. [wir/but]