Mojokerto (beritajatim. com) – Rapat Paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 DPRD Kota Mojokerto, Selasa (17/11/2020) batal digelar. Batalnya rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 ini, lantara hanya dihadiri 15 anggota wakil rakyat daripada 25 anggota yang ada.

Bahkan rapat yang sedianya digelar pukul 09. 00 WIB diundur hingga dua jam, namun tak ada anggota dewan yang muncul di gedung DPRD. Sehingga pimpinan dewan memutuskan membatalkan rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 lantaran tidak kuorum.

Hanya dua fraksi yang ada dalam rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Kebangkitan Kerabat (PKB) masing-masing empat anggota. Sedangkan untuk fraksi lainya ada kaum anggota yang absen seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak empat orang hadir.

Satu politisi PDI-P yang tidak hadir, Bagian Demokrat ada dua orang dengan absen hanya satu orang dengan hadir, Fraksi Gerakan Keadilan Pendirian tiga orang yang hadir sebanyak dua orang tidak nampak di gedung dewan. Sedangkan untuk Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak tiga orang anggotanya tidak ada yang hadir dalam paripurna.

“Tidak kuorum sehingga rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 dibatalkan. Untuk efek jera rencana kegiatan ke depan dibatalkan. Biar kapok. Agenda internal ke aliran batal. Biar semua jera, ” ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto sembari meninggalkan gedung DPRD Kota Mojokerto.

Batalnya rapat paripurna penetapan APBD 2021 juga berakibat pada batalnya lengkap penyampaian hasil Pansus Covid 19 yang sesuai jadwal digelar sudah paripurna pengesahan APBD. Dengan batalnya pengesahan APBD 2021, situasi di internal dewan mulai memanas.

Ada kabar yang beredar di internal dewan, belum adanya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif diduga menjadi pemicu tidak kuorumnya paripurna.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mokhamad Effendy membenarkan jika rapat paripurna penetapan APBD batal dilaksanakan karena tidak kuorumnya anggota menjadi alasan. “Iya benar memang batal. Setelah sempat ditunggu oleh pimpinan dekat 2 jam, ” katanya.

Lebih lanjut Effendy membaca paripurna DPRD bisa batal digelar jika anggota dewan tidak kuorum dalam waktu yang disepakati. Peristiwa itu diatur dalam Tata Santun (Tatib) DPRD Kota Mojokerto tahun 2020 pasal 136 ayat 3 dan ayat 4 diatur. Apalagi pihaknya berupaya menghubungi para anggota DPRD Kota Mojokerto yang tak datang.

“Kita sudah berupaya menghubungi mereka (anggota mahkamah, red), namun mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Buat soal politis atau tidak, bukan ranah sekretariat dewan. Bisa ditanyakan ke masing-masing anggota, ” kasar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Ijmal (PU) Kota Mojokerto ini. [tin/kun]