Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Desa Kemantren menggelar sosialisasi terkait dampak industrialisasi kepada masyarakat setempat, di Pendopo Balai Desa, Jalan Raya Deandles Nomor 20, Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Minggu (31/10/2021) siang.

Dihadapan ratusan warga desa, Kepala Desa Kemantren Suaji S.Pd mengatakan, alasan dikumpulkannya warga desa ini lantaran untuk mensosialisasikan dampak mengenai pembangunan industri yang ada di Desa Kemantren.

Selain itu, Suaji juga menuturkan, kegiatan ini digelar untuk menyerap aspirasi dari warga setempat terkait rencana akan dibangunnya industri melalui PT Jaka Mitra yang merupakan perusahaan penyedia lahan kawasan industrinya.

“Dari pertemuan ini, warga berkehendak bahwa sebelum adanya perjanjian-perjanjian antara perusahaan Jaka Mitra dengan desa, semua warga menolak untuk AMDAL Jaka Mitra,” ujar Suaji kepada wartawan.

Kades Kemantren Suaji saat memberikan pemaparan pada kegiatan sosialisasi di Balai Desa Setempat, Minggu (31/10/2021).

Penolakan tersebut, menurut Suaji, karena belum selesainya tanah-tanah warga yang dibebaskan. Mengenai proyek pembangunan ke depan, Suaji mengaku, pihaknya belum menerima kejelasan lebih lanjut terkait pembangunan dari pihak perusahaan.

“Saya hanya menyaksikan, kalau warga berkendak ya kami menolak. Kalau warga menerima ya kami menerima. Sedangkan kalau untuk mediasi, selama ini kita sudah sering mediasi, tapi nihil hasilnya, nggak ada apa-apa,” paparnya.

Sejumlah warga Desa Kemantren saat memasang banner di dekat kawasan milik Jaka Mitra, Minggu (31/10/2021).

Lebih lanjut, Suaji bahkan membeberkan, ada beberapa janji yang pernah ditawarkan oleh perusahaan tersebut kepada desa, namun hingga kini hal tersebut tidak terealisasi.

“Sehingga saya marahnya di situ. Selain itu, kenapa kok ujuk-ujuk dimintai e-KTP, wong warga saya kok, untuk apa, kenapa tidak melalui pemerintah desa,” bebernya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Kemantren bernama Khusrotin menjelaskan, pihaknya sepakat untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan yang akan dilakukan perusahaan. Menurutnya, ganti rugi yang diberikan tersebut tidak layak.

“Kami menolak. Tempat kami ini bukan hanya untuk pertanian, tapi juga untuk peternakan. Sedangkan ganti rugi yang akan diberikan juga enggak layak. Harga yang ditawarkan juga terlalu murah, tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan,” terang perempuan yang akrab disapa Atin tersebut.

Pada kesempatan tersebut, usai mengikuti kegiatan sosialisasi di balai desa, para warga juga melakujan pemasangan banner di dekat kawasan PT Jaka Mitra.

Banner itu bertuliskan “Kami warga Kemantren Menolak!!! pendirian PT Jaka Mitra di Wilayah Desa Kemantren Paciran Lamongan” dan “Acara Sosialisasi Amdal PT Jaka Mitra Kucing-Kucingan Alias Tidak Sah!!!”.

Berdasarkan dari data yang dihimpun, PT Jaka Mitra ini akan melakukan pembebasan lahan dengan total seluas 1011 hektar. Sedangkan untuk saat ini, pihak PT baru membebaskan lahan seluas kurang lebih 500 hektare di Kecamatan Paciran.

Kabarnya, PT Jaka Mitra masih menunggu site plan dari sejumlah industri yang menempati di kawasan tersebut. Selanjutnya, perusahaan tersebut mengajukan izin lahan sekitar 900 hektare. Namun, belum bisa memenuhi pembebasan lahan yang diajukan, sehingga yang sudah ada izinnya baru 490 hektare lebih. [riq/but]