Surabaya (beritajatim. com) – Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, meminta bantuan Gubenur Jatim agar tak menekan perusahaan rokok untuk membiayai rapid check untuk seluruh karyawan pabriknya.

Sebab biaya rapid test sangat membebani perusahaan terutama pada masa wabah Covid-19. Industri hasil tembakau (IHT) saat ini tengah dihadapkan dengan kondisi sangat berat, dimana Covid-19 berdampak negatif terhadap bisnis, mulai dari sisi pasokan bahan baku, produksi, distribusi hingga penurunan penjualan.

“Tak lama lagi lebaran tiba. Kami masih mempunyai kewajiban lain yang harus dipenuhi dalam waktu dekat, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri untuk pekerja. Dikarenakan itu, kewajiban rapid test Covid-19 mengganggu kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban membayar THR, ” kata Henry, Sabtu (8/5/2020).

Dikatakan Henry, terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, tidak mensyaratkan melakukan Rapid Test.

Sebelumnya, IHT telah dibebani kenaikan cukai melalui Gaya Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ PMK. 010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK. 010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan kajian GAPPRI atas PMK 152/2020, kenaikan cukai 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) 35% berpotensi mengalami penurunan penjualan sampai akhir tahun sebesar 15%. “Belum lagi dampak dri pandemi Corona yang menurut estimasi kami, mulai Maret 2020 sampai akhirusanah terjadi penurunan penjualan masa 30 – 40%, ” cetus Henry.

Namun pada sisi lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tanggal 5 Mei 2020, surat bernomor 440/183d/412. 202/2020 yg mewajibkan perusahaan melakukan Rapid Check untuk seluruh karyawan dengan biaya masing-masing perusahaan.

“GAPPRI menyatakan keberatan atas instruksi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut. Kami juga meminta Ibu Gubernur dapat memberi arahan dan meluruskan Pemerintah kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk tidak mewajibkan pengusaha melakukan Rapid Test untuk pekerjanya, ” harapnya.

Menurut Henry, sejauh ini anggota GAPPRI telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Antara lain adalah dengan pemberian jarak antar pekerja, penyediaan fasilitas dan sarana sanitasi dan kebersihan diri, meliburkan pekerja dengan risiko tinggi dengan honor yang tetap dibayarkan, hingga kesediaan untuk menutup pabrik untuk waktu tertentu apabila ditemukan pekerja yang tertular.

Lebih lanjut dikatakan Henry, di tengah wabah Covid-19 ini, adalah penting bagi perusahaan agar tetap dapat beroperasi dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. “Hal terkait agar dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan para pekerja, menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional, serta mendukung program pemerintah untuk menangani wabah Covid-19, ” katanya.

Oleh karena itu, GAPPRI berharap seyognya pemerintah kota/kabupaten tidak mewajibkan pengusaha melakukan fast test terhadap karyawannya dengan tujuan untuk menghindari keresahan karyawan serta pengusaha. “Besar harapan kami agar Ibu Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha di tengah penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, ” pungkas Henry. [rea/suf]