Malang (beritajatim. com) – Komisi Penetapan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyatakan, paslon perseorangan berjargon Malang Jejeg, tidak bisa mendaftar atau rusak lolos mengikuti Pilkada Kabupaten Udi, Desember 2020 mendatang.

Alasannya, syarat dukungan setelah hasil rapat pleno verifikasi faktual, paslon Perseorangan Heri Cahyono-Gunadi Handoko, hanya memperoleh 115. 288 dukungan dengan memenuhi syarat. Jumlah itu jauh dari minimal syarat dukungan yaitu sebanyak 129 ribu sekian.

Menanggapi hal ini, Tim Pemenangan Bapaslon Perseorangan Malang Jejeg, Sutopo Dewangga menuding KPU telah melakukan Maladministrasi. Maladministrasi adalah, bentuk kesalahan penyimpangan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dari hasil sanding data yang kita lakukan dalam rapat pleno malam ini, dukungan yang dianggap tak memenuhi syarat (TMS), ternyata tak sebesar itu. Hal ini menunjukkan, KPU sudah melakukan maladministrasi, ” tegas Sutopo, Sabtu (22/8/2020) dini hari di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Maladministrasi yang dilakukan KPU, beber Sutopo, karena terdapat 49 persen pendukungan Geruh Jejeg yang belum dilakukan testimoni faktual. Namun, sudah dianggap KPU tidak memenuhi syarat.

“49 persen itu equelnya sebanyak 45. 338 pendukung kami dengan belum diverifikasi KPU, tapi telah dianggap tidak memenuhi syarat. Ini aneh, belum diverifikasi kok dianggap tidak memenuhi syarat dukungan, ” ungkap Sutopo.

Alasan KPU tidak memenuhi syarat, sambung Sutopo, karena 49 persen pendukungnya tidak bisa ditemui dan tidak dihadirkan. “Poin intinya disana, ada 45 ribu bertambah pendukung kami yang belum diverifikasi tapi sudah dianggap KPU tidak memenuhi syarat. Saya akan memerkarakan KPU. Mekanismenya, sesuai rekomendasi dibanding Bawaslu seperti apa nanti, ” bebernya.

Sutopo menjelaskan, gugatan nantinya bisa melalui PTUN hingga Mahkamah Konstitusi (MK). “Bisa kita gugat ke PTUN & MK. Karena  bicara soal perkara hasil. Kita mengakui ada 49 persen pendukung kami yang di verifikasi KPU. Artinya apa, KPU gagal menjaga hak konstitusi sejak para pendukung Malang Jejeg, ” paparnya.

Sutopo memasukkan, pihaknya tidak ada urusan apakah masyarakat mendukung atau tidak memberi dukungan. “Urusan saya adalah, pastikan para pendukung Malang Jejeg itu sudah diverifikasi belum. Dan tersebut jadi tanggung jawab kita beserta. Gak bisa kalau kemudian tersebut jadi tanggung jawab Bapaslon sekadar. Karena mandatorinya adalah, KPU menyelenggarakan verifikasi, Bawaslu yang mengawasi, saya di Tim Malang Jejeg dengan bertugas mengumpulkan, ” urainya.

Masih kata Sutopo, ada sistematis upaya menjegal Malang Jejeg. Dimana pada tanggal 9 Agustus 2020, PPS rata-rata meminta bersemuka tim LO Malang Jejeg di malam hari. Kemudian ada surat rekomendasi yang muncul dari Bawaslu supaya verifikasi dihentikan. Dalih Bawaslu, ada data hasil dari verifikasi yang harus cermati.

“Mana mungkin kita bisa hadirkan pendukung malam-malam ditengah Covid-19 kaya ini. Sehingga pada tanggal 10 Agustus 2020 terjadi delay. Kami melihat ada upaya sistemis buat menjegal Malang Jejeg. Kami mau gugat KPU. Termasuk Bawaslu hari ini sudah kita laporkan ke DKPP, ” Sutopo mengakhiri. (yog/ted)