Bojonegoro (beritajatim. com) – Komisi C Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing bersama Negeri Desa (Pemdes) Campurrejo dan Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Campurrejo Edi Sampurno mempertanyakan minimnya penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) bagi kelompok terdampak yang dikeluarkan oleh kongsi pengelola sumur migas yang ada di wilayahnya.

“CSR ini sebagai hak masyarakat yang terdampak langsung setiap hari elok secara psikologi, kesehatan maupun efek sosial lainnya, ” ujarnya, Sabtu (5/9/2020).

Desa Campurrejo merupakan salah satu desa pencetus dari ekplorasi migas Blok Sukowati yang dioperatori oleh Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati. Selain daerah penghasil, Campurrejo juga dilewati jalur pipa yang menghubungkan ke laut lepas di Tuban.

“Adanya ekplorasi, salah satunya Pad A di Campurrejo, ini sekarang tidak ada alur kesepakatan bersama penyaluran CSR kepada masyarakat, ” terangnya.

Tatkala Legal and Relations Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati Angga Aria mengatakan, dalam beroperasi pihaknya mengaku selalu berusaha semaksimal mungkin bersinergi dengan desa wilayah berdiam Sukowati, dalam hal ini salah satunya Desa Campurejo.

Dari mulai Mei 2018, semenjak alih kelola, Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati sudah mewujudkan beberapa kegiatan CSR, di antaranya Taman Edukasi dan Wisata Agro Wisata, Program Sahabat Pertamina, pendirian sarana dan pengadaan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Plosolanang, Pelatihan Service Excellent Usaha kuliner Bumdes Campurejo, & Partisipasi Bencana Alam.

“Pada 2020, rencana pembangunan infrasturktur yang kita olok-olokan dan sudah keluar SPK, yaitu peningkatan lanjutan Madrasah Ibtidaiyah Rp 126 juta. Selain itu sokongan operasional, sponsorship serta penanganan Covid-19, kampung tangguh serta bidang lainnya acara HUT RI, sedekah dunia dan doa bersama, ” jelasnya.

Sementara itu, Pemimpin Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan, memberikan beberapa rekomendasi buatan pertemuan antara Pemerintah Desa Campurrejo dengan operator Migas Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati. Lupa satunya, agar pihak operator migas bisa melakukan pola komunikasi yang baik dalam penentuan program CSR.

“Kedua, CSR yang peruntukannya untuk masyarakat ring satu di wilayah pengeboran tetap digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dengan terdampak, ” terangnya.

Pola pengajuan CSR di operator migas ini, kata Politisi Demokrat itu, bisanya Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas akan mengusulkan agenda CSR ke SKK Migas. Sesudah disetujui oleh SKK Migas anyar kemudian disalurkan kepada masyarakat. Tetapi, tahun ini Pemkab Bojonegoro menyingkirkan kebijakan baru dalam mengelola CSR khususnya bagi perusahaan migas.

Aturan baru yang dikeluarkan Pemkab Bojonegoro tersebut yang kemudian menurutnya perlu mendapat evaluasi. Lupa satu kebijakan yang diberlakukan di dalam penyaluran CSR adalah SKK Migas harus melalui satu pintu melalui Pemkab Bojonegoro dalam menentukan agenda CSR. Selain itu ada klasifikasi 60 persen bagi masyarakat terdampak di ring satu dan 40 persen secara keseluruhan.

“Sehingga hal ini yang menjadi kendala sekarang dan menjadi rekomendasi kami ke Pemkab Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro harus tetap memprioritaskan warga ring satu, ” pungkasnya. [lus/ted]