Surabaya (beritajatim. com) – Peringatan Hari Ibu di 22 Desember menjadi momentum buat memperkuat kebijakan pro-perempuan di Kota Surabaya. Suara itu disampaikan para politisi perempuan dari PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Pengukuhan kebijakan pro-perempuan di Surabaya, langsung dilakukan di penghujung masa lembaga Wali Kota Tri Rismaharini, maupun setelah itu di bawah ‘nakhoda baru’ Eri Cahyadi-Armudji.

“Kita harus terus mendorong dan memastikan, tidak tersedia lagi diskriminasi pada kaum perempuan. Negara harus terus hadir meyakinkan semua kebijakannya tidak bias jender, ” ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Dyah Katarina, Selasa (22/12/2020).

Anggota DPRD Surabaya itu mengatakan, saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik, mulai dari dunia pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga politik.

“Tentu tren ini harus dipelihara dan ditingkatkan. Kaum perempuan harus semakin menjamur mengisi karir di ruang-ruang publik, ” tegas Dyah.

Wakil Ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah menambahkan, selama ini telah banyak kebijakan Pemkot Surabaya di era Wali Kota Jelas DH hingga Tri Rismaharini serta Wakil Wali Kota Whisnu Ajaib Buana yang sukses mengarusutamakan keluarga perempuan. Kebijakan tersebut harus terus didorong di era kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji ke aliran.

“Gender mainstreaming, termasuk dalam penyusunan APBD, harus menjadi landasan dalam politik kebijakan Eri Cahyadi-Armudji. Beliau berdua yang ialah kader PDI Perjuangan pasti benar memahami hal tersebut, ” perkataan Khusnul yang juga ketua Komite D DPRD Surabaya.

Adapun Wakil Ketua PDIP Surabaya Siti Maryam menambahkan, kaum rani di Surabaya telah tumbuh menjelma kaum terdidik, kompeten, dan setimpal mengisi ruang-ruang publik.

“Apa dengan telah dicapai Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Puan Maharani, dan Pokok Tri Rismaharini menunjukkan, perempuan bisa menjadi pemimpin tangguh di tempat publik. Banyak capaian lain tokoh-tokoh perempuan, yang menunjukkan peran setimbang kaum ibu dan kaum laki-laki di ruang publik, ” ujarnya.

Maryam juga mengapresiasi kini semakin banyak kaum rani yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan penggerak UMKM di kampung-kampung sudah menjadi penyelamat ekonomi rakyat dalam tengah pandemi.

Serupa itu pula dari sisi kesehatan, kaum ibu di kampung-kampung menjadi dalang gaya hidup sehat dengan senam bersama dan pengembangan tanaman obat serta sayur berbasis urban farming yang sangat membantu di masa pandemi.

“Kaum hawa terbukti bisa menjadi penggerak sehat jasmani dan sehat ekonomi. Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armudji ke depan tetap juga punya fokus khusus di dalam pemberdayaan kaum perempuan, ” papar anggota DPRD Surabaya itu.

Sementara itu, politisi hawa yang juga Wakil Ketua PDIP Surabaya Agatha Retnosari menambahkan, Hari Ibu dilandasi kesadaran sejarah tentang peran perempuan di ranah jemaah yang sudah mengemuka sejak kurun perjuangan kemerdekaan. Hari Ibu diperingati menandai dilaksanakannya Kongres Perempuan Nusantara pada 22-25 Desember 1928.

“Ketika tersebut, para aktivis dan pejuang perempuan dari Jawa hingga Sumatera bergabung. Kesadaran tentang nasionalisme Indonesia terbentuk, dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan secara peran perempuan di ruang umum semakin mengemuka, ” jelasnya.

Hal itu menunjukkan keluarga perempuan punya peran signifikan pada perjuangan kemerdekaan. Presiden Sukarno lalu melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu & dirayakan secara nasional hingga era ini.

“Kontribusi rani dalam perjuangan di ranah jemaah, khususnya di sektor politik, langsung tumbuh hingga saat ini. Tercatat kita lihat dalam Pilkada Surabaya di mana kaum ibu bergotong royong, keluar-masuk kampung, memastikan kemenangan Eri-Armudji demi keberlanjutan pembangunan dalam Surabaya yang sudah sangat cara saat ini, ” jelas Agatha yang juga anggota DPRD Daerah Jatim. (ted)