Jember (beritajatim. com) – Konflik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berujung pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD ternyata membawa hikmah positif untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Honorarium Daerah 2021.

Patuh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, pemerintah kabupaten sudah memurukkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Perkiraan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 di Juli lalu. “Tahun terakhir ini baru on time, ” katanya, Selasa (4/8/2020).

Halim menilai itu hikmah dari pertengkaran politik antara eksekutif dan legislatif. “Mungkin hikmahntya dari situ sedia belajar lagi, membuka buku, tidak menafsirkan undang-undang dengan tafsiran sendiri. Artinya sudah harus sesuai regulasi. Alhamdulillah, ” katanya.

Namun, DPRD Jember masih akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. “Kami sudah memakzulkan tapi kok masih sedia membahas apa yang diusulkan bupati. Selain itu ada surat Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD 2021 belum terbit. Setiap ada APBD baru, Mendagri biasanya mengutarakan petunjuk teknis regulasi penyusunan rencana KUA-PPAS dan APBD 2021, ” kata Halim.

Ahmad Halim Wakil Ketua DPRD Jember

Menurut Halim, jadwal waktu pembahasan APBD secara umum tidak tersedia perubahan. “KUA-PPAS diajukan pada Juni, paling lambat minggu kedua. Kemudian pada Agustus, KUA-PPAS dibahas bersandarkan Permendagri. Kemudian pada Oktober, terakhir kita bahas rancangan APBD, ” katanya.

Selain APBD 2021, ada agenda pembahasan Masukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah 2019. Sama seperti dokumen Rancangan APBD 2021, LPP APBD 2019 sudah masuk ke DPRD Jember sebelum sidang paripurna benar menyatakan pendapat digelar.

Pembahasan LPP APBD 2019 akan berkorelasi dengan hasil audit Lembaga Pemeriksa Keuangan RI. “Temuan BPK akan kami bahas, dan di pembahasan LPP ini akan terlihat berapa besar Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), ” kata Halim. [wir/ted]