Pamekasan (beritajatim. com) – Mantan anggota legislatif Pamekasan, Suli Faris menilai ‘kasus’ pemalsuan tanda tangan yang mengambil nama pimpinan wakil rakyat tidak cukup hanya dilaporkan ke Lembaga Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Kaum Daerah (DPRD) Pamekasan.

Sebab pemalsuan tapak tangan yang mengatasnamakan pimpinan Ketua Komisi I mematok IV serta tapak tangan dan cap stempel Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman dalam bentuk sebuah rencana pengajuan dana melalui program Corporate Social Responsibility  (CSR) Bank Jatim, telah masuk katagori pidana.

Terlebih kejadian yang diduga dikerjakan oleh oknum internal legislatif telah menjadi konsumsi publik dan menjelma hal viral di berbagai jejaring media sosial (medsos). “Kejadian ini tentunya sangat mencoreng marwah serta nama baik lembaga terhormat laksana institusi DPRD Pamekasan, apalagi saat ini sudah menjadi konsumsi terbuka, ” kata Suli Faris kepada beritajatim. com, Kamis (9/7/2020).

“Prinsipnya pemalsuan tanda tangan itu merupakan pidana umum dan minta CSR itu masuk katagori tipikor. Namun yang terjadi, kejadian ini justru dilaporkan ke BK. Padahal salah satu tugas BK DPRD itu hanya memproses pelanggaran etik, sementara peristiwa ini tidak hanya sekedar etik tetapi kejahatan, ” ungkapnya.

Dari itu pihaknya mengisbatkan jika peristiwa tersebut justru akan menjadi bumerang, khususnya bagi privat di lingkungan DPRD Pamekasan. “Kalau sudah seperti ini, kami yakin nantinya akan menjadi persoalan mengandung dan pada akhirnya tidak akan ada lembaga pemerintah yang mampu dipercaya rakyat, ” tegas mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan.

“Jadi kesibukan ini sudah masuk ranah kaidah pidana dan tidak cukup cuma diproses di BK DPRD, akan tetapi harus juga dilaporkan pada aparat penegak hukum pidana. Karena tupoksi BK hanya seputar pelanggaran tanda etik, sedangkan jenis tindakannya manipulasi tanda tangan itu pidana ijmal dan meminta CSR itu bisa masuk tindak pidana koropsi, ” jelas Suli Faris.

Bahkan selain mencorong nama bagus dan marwah instansi, kejadian tersebut juga dinilai melanggar ketentuan sistem dan perrundang-undangan yang berlaku. “Prinsipnya pemalsuan tanda tangan itu ialah pidana umum dan minta CSR itu masuk katagori tindak pidana koropsi, karena anggota DPR serta DPRD dilarang meminta dan menyambut pemberian atau hadiah selain daripada apa yang berhak diterimanya serasi dengan ketentuan, ” tegasnya.

“Dari itu, anggota (DPR atau DPRD) juga dilarang memakai jabatannya untuk mencari kemudahan & keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Sehingga secara rinci dapat diartikan bahwa tugas BK itu regulasinya sesuai tatib (tata tertib), sedangkan untuk tindakan kejahatan regulasinya KUHP (Kitab Undang-Undang Patokan Pidana), ” pungkasnya. [pin/but]