Jakarta (beritajatim. com) – Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menyebut usulan anggaran tarikh 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK itu dilakukan dengan tujuan untuk menjunjung pelaksanaan tugas dan fungsi Arahan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK.

Hal tersebut berpijak kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK. 06/2014 terkait perencanaan keinginan barang milik Negara. “Proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan pokok belanja operasional, ” kata Sekjen KPK, Cahya Harefah, Jumat (16/10/2020) malam.

Menurutnya, cara tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Perkiraan Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR. Selanjutnya, kata Cahya, dilanjutkan secara pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. “Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020, ” katanya.

Cahya menambahkan, sementara terkait perincian kendaraan yang diajukan beserta makna satuannya, usulan yang  disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah. “Selama ini Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan segenap pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas, ” kata Cahya.

Dia menjelaskan, khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan serta termasuk dalam komponen gaji. Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 buat diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi dengan selama ini diterima dipastikan tak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

Namun demikian Cahya memastikan pihaknya sungguh-sungguh mendengar segala masukan Masyarakat serta karenanya memutuskan untuk meninjau balik proses pembahasan anggaran untuk logistik mobil dinas jabatan tersebut. “Saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, ” ujar Cahya. [hen/suf]