Jakarta (beritajatim. com) – DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi informasi kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) serentak yang rencana digelar 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua lembaga inti penyelenggara Pilkada tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, dalam Sidang Paripurna Juni silam, DPD RI memang memahami keinginan negeri untuk tetap melaksanakan Pilkada langsung pada 9 Desember 2020, tetapi DPD RI juga mencatat penolakan yang diajukan Komite I DPD RI atas hajatan demokrasi pada daerah tersebut. Demikian disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU RI Pandai Budiman dan Ketua Bawaslu MENODAI Abhan, Senin (14/9/2020) pagi pada Jakarta.

Didampingi Pemimpin Komite I Fachrul Razi, LaNyalla menyampaikan adanya banyak pelanggaran adat kesehatan dan potensi penurunan karakter demokrasi akibat praktek kecurangan ataupun pemanfaatan secara terselubung situasi wabah Covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan Petahana. “Semua catatan tersebut ada di Komisi I, nanti Senator Fachrul Razi dapat menyampaikan secara lebih detil, ” ungkapnya.

Ia berharap, Bawaslu jadi garda terdepan yang menjamin karakter pilkada berjalan dengan baik, dapat tetap dengan tegas bekerja. Dengan memberikan evaluasi secara berkala dan terbuka kepada publik, atas metode tahapan Pilkada yang berjalan. Sehingga bisa menjadi masukan bagi seluruh pihak. Terutama KPU RI & KPU di daerah. Juga untuk para Senator dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Di tempat yang sama, ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan pihaknya memang menjadikan opsi penundaan Pilkada jadi sikap Komite I. Mengingat kurang temuan dan ancaman masalah. Terutama potensi Pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. “Ini sudah ana sampaikan, mengingat ada pintu untuk melakukan penundaan atau pemberhentian tahapan pilkada di dalam UU Pilkada, ” urainya.

Ditambahkan Fachrul, Komite I juga sudah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung, tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk menanggung secara penuh kerja Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada. “Dan kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol Covid saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di kawasan, ” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyungguhkan Pimpinan DPD RI dan para Senator bahwa pihaknya mampu menuntaskan sejumlah pelanggaran yang terjadi. Awak memang memiliki keterbatasan SDM, namun kami mendapat back up lengkap dari institusi lain. Mulai dari Satpol PP, Polisi hingga Kejaksaan. “Dari pengalaman sebelumnya, ada kurang pelanggaran Pilkada dan Pemilu dengan kami proses hingga ke ranah hukum dan diadili di mahkamah, ” tukasnya.

Tengah Ketua KPU RI Arief Budiman membenarkan bahwa ada beberapa bahan peserta Pilkada yang positif terpapar Covid-19. Bahkan per 14 September 2020, angkanya telah menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 provinsi. “Sebelumnya di media sedang 59. Sekarangh sudah menjadi 63. Tetapi kami telah menyiapkan aturan dan prosedur serta skema buat menjawab persoalan tersebut, ” urainya.

Arief pun membaca beberapa hal terkait prosedur adat Kesehatan yang akan diberlakukan pada semua tahapan Pilkada serentak Desember nanti. Salah satunya aturan jumlah peserta kampanye. Dimana pada sesi debat, hanya dapat dihadiri 50 orang, yang dibagi dari mutlak pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan protokol yang juga ketat.

“Jadi dalam pikiran nanti, kalau pasangan calon tersedia 2, maka kuota 50 orang dibagi dua, masing-masing paslon hanya boleh membawa 25 pendukung. Kalau ada 5 pasangan, ya per hanya boleh membawa 10 karakter pendukung. Itu pun dengan sarana protokol yang ketat. Termasuk zaman hari H pemilihan, bagi pemilih yang positif Covid dan di isolasi, petugas yang mendatangi, secara APD standar, semua sudah saya simulasikan, ” tandasnya.

Ditambahkan Arief, dari total tambahan anggaran yang semula direncanakan Rp. 4, 7 trilyun, KPU berhasil memangkas menjadi Rp. 3, tujuh trilyun, menyusul penurunan biaya rapid test yang telah dipagu sebab Kemenkes. “Dan dari total sokongan tersebut hanya Rp. 5 milyar yang dipergunakan oleh KPU RI, sisianya semua dialokasikan ke KPU di daerah. Dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3, 3 juta tenaga honorer dalam daerah. Ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah, ” pungkasnya. [hen/suf]