Ponorogo (beritajatim.com) – Larangan mudik lebaran yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun ini, benar-benar ditindaklanjuti oleh Polres dan Pemkab Ponorogo.

Pasalnya, diperbatasan tempat masuk ke Ponorogo bakal didirikan pos penjagaan. Itu dilakukan untuk melakukan penyekatan terhadap semua kendaraan yang masuk. Tercatat, ada 4 titik yang akan dilakukan penjagaan, yakni di Pos Mlilir, Pos Biting Badegan, Pos Ponorogo Trenggalek dan Pos Ponorogo Pacitan.

“Rencananya akan kita buat pos penjagaan di perbatasan-perbatasan yang masuk Ponorogo,” kata Kapolres Ponorogo AKBP. Muchammad Nur Azis, Minggu (18/4/2021).

Di pos penjagaan perbatasan tersebut, Kapolres Ponorogo menyebut pihaknya akan mengerahkan personelnya untuk menjaring  kendaraan yang berplat nomor luar daerah. Polres Ponorogo juga akan berkoordinasi dengan satgas Covid-19 Kabupaten, dengan mengadakan operasi keselamatan berkendara dan operasi yustisi.

“Selain mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan, petugas juga bakal memeriksa kelengkapan protokol kesehatannya,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil bupati Lisdyarita, Ia mengakui Pemkab bersama Polres bakal melakukan penyekatan di 4 titik perbatasan. Rencananya, di masing-masing titik tersebut akan disiapkan 4 alat pendeteksi Covid-19 GeNose. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan deteksi pemudik apakah membawa virus atau tidak.

“Kami siapkan alat GeNose bagi masyarakat  yang nekat pulang kampung,” ungkat Lisdyarita.

Wakil bupati yang karib disapa Bunda Rita ini menjelaskan, secara teknis jika ditemukan pemudik yang positif terpapar Covid-19 saat dilakukan deteksi alat GeNose, maka orang tersebut langsung dikirim ke shelter atau rumah karantina di wilayah desa tujuan.

Nantinya, kecamatan, desa atau kelurahan bakal bertanggungjawab penuh dalam penanganan dan pengawasan selanjutnya. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, Rita menghimbau jika alangkah baiknya masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik. Sebab, menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga di kampung halaman itu lebih penting.

“Namun kalau ada masyarakat yang nekat mudik, ya harus mematuhi segala konsekuensinya,” pungkasnya. (end/ted)