Jember (beritajatim. com) – Forum Guru Tidak Tentu dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) mempertanyakan legalitas ribuan ijazah lulusan sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan GTT-PTT Jember Ali Zammil, di dalam rapat dengar pendapat dengan arahan DPRD Jember dan Kepala Jawatan Pendidikan Bambang Hariono, di gedung parlemen, Rabu (25/11/2020).

“Pada 2018, kami suarakan dengan jalan apa kepala sekola-kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan jangan sampai di-PLT-kan (berstatus pelaksana tugas, red). Suara kami tidak didengarkan, ” kata Ali.

Menurut Ali, salah satu syarat pelaksana tugas kepala sekolah berhak menandatangani ijazah adalah adanya surat keputusan bupati yang memberikan tugas tambahan. Ini sesuai secara surat edaran BSNP (Badan Penumpil Nasional Pendidikan) tertanggal 1 Agustus 2017.

Di sana disebutkan, Apabila karena sesuatu dan lain hal tidak ada Kepala Sekolah/Madrasah yang tetap, SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) dan ijazah dapat ditandatangani sebab Pelaksana Tugas (Plt) dengan mandat khusus untuk mendatangani SHUN dan/atau Ijazah dari Pejabat Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah.

“Ternyata tidak ada (pelaksana suruhan kepala sekolah) yang pegang. Setiap tahun ada tujuh ribu anak lulus dari sekolah yang memiliki kepala sekolah pelaksana tugas semenjak 2017. Mohon Kepala Dinas Pelajaran memfasilitasi keabsahan ijazah anak-anak kami. Karena sangat jelas legalitas ijazah akan jadi salah satu pengganjal anak-anak didik kita, ” prawacana Ali.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta agar status legalitas ijazah siswa SD negeri dan SMP negeri diperjelas. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono belum bisa menyambut persoalan tersebut. “Nanti kami hendak pelajari kaitannya dengan regulasi, ” katanya. [wir/suf]