Surabaya (beritajatim. com) – Data manifest kargo yang saksama dari barang yang dikirim melalaikan peti kemas, maupun non-peti siap (general cargo) sangat penting untuk mengembangkan sistem logistik nasional. Secara tujuan untuk menekan tingginya beban logistik nasional yang dilakukan bersama-sama oleh pemangku kepentingan lintas daerah. Mulai dari Kementerian dan Lembaga (K/L) serta BUMN dan karakter bisnis swasta di sektor pemasokan. Berdasarkan data dari Puskalog ITB, biaya logistik nasional masih pas tinggi dan mencapai 23, dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sarana Distribusi & Logistik, Ditjen. Perdagangan Dalam Kampung, Frida Adiati, ketika menjadi juru bicara pada webinar yang diadakan BMC Logistics (perusahaan layanan transportasi multimoda grup usaha Pelindo III) dari Surabaya, Kamis (23/7).

Kerja sama para pemangku kepentingan logistik dibutuhkan untuk memperlancar aliran barang dan menjaga stabilitas kehormatan bapokting (bahan pokok dan penting). Salah satunya dengan implementasi regulasi manifest domestik.

“Namun masih banyak pelaku usaha penyediaan yang belum melaporkan manifest transmisi barangnya ke Kemendag. Karena tersebut perlu ditingkatkan menjadi kewajiban, biar datanya cepat terkumpul dan negeri memiliki peta logistik nasional. Mutakhir ada sekitar 174 perusahaan dengan mulai men-submit manifest online di SIPT (Sistem Informasi Perizinan Tepadu Perdagangan Dalam Negeri/SIPT PDN). Ini masih sangat sedikit. Ke ajaran, data tersebut tidak di-input ke SIPT, tapi ke INSW biar menjadi data yang terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga yang lain, ” ungkap Frida Adiati.

Penasihat Lalu Lintas dan Angkutan Bahar, Ditjen. Perhubungan Laut, Capt. Wisnu Handoko, yang juga hadir sebagai pembicara, melihat bahwa selain sisi regulasi, sisi budaya untuk peraturan melaporkan manifest juga krusial buat diperbaiki. Terutama dalam digitalisasi pengisian manifest kargo. Para pelaku usaha logistik seharusnya bisa lebih disiplin mengisi manifest secara detil & jujur. Apalagi bila komoditas yang diangkut tergolong barang berbahaya, sebab terkait dengan keselamatan pelayaran & pengangkutan.

“Misalnya di Program Tol Laut yang disubsidi oleh Pemerintah dari pajak rakyat. Selain manifest yang akurat pula sudah sepatutnya mencantumkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga sebab manifest kargo bisa didapat masukan distribusi komoditas, sekaligus meningkatkan perolehan negara sehingga bisa dialokasikan untuk pengembangan fasilitas distribusi, seperti infrastruktur jalan dan pelabuhan untuk menolong para pelaku usaha logistik serupa nantinya, ” jelasnya.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Direktur Operasi dan Menguntungkan BUMN Pelindo III Putut Sri Muljanto pada kesempatan yang serupa. Saat ini masih sulit memeriksa data manifest barang non-peti siap domestik. Padahal sangat penting buat menyusun roadmap pengembangan logistik, tercatat pelabuhan. “Regulasi dapat menjadi perabot Pemerintah yang fair dan efektif untuk membantu para pelaku usaha logistik mendisiplinkan manajemen dan pengguna jasanya, untuk melaporkan data manifest kargo dengan akurat. Data manifest sebenarnya sudah bisa diisi mencuaikan Inaportnet. Semua data bisa meresap (ke Inaportnet), termasuk dari Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang kebanyakan dikelola swasta yang melayani banyak sekali komoditas, ” katanya.

Ia melanjutkan, kalau informasi komoditas yang terintegrasi dan akurat di setiap mata ikatan logistik bermanfaat untuk setiap pemangku kepentingan. Untuk Kementerian Perhubungan berperan dalam mengurangi potensi insiden pada transportasi. Lalu Kementerian Perdagangan bisa memanfaatkan single manifest komoditas buat dijadikan pertimbangan strategi dalam meningkatkan daya beli dan arus dagang. Kemudian dapat meningkatkan akurasi pendataan Badan Pusat Statistik, karena memajukan visibilitas arus dagang, terutama arus komoditas antarpulau.

“Untuk pemilik barang dan forwarder/agen penyediaan dapat mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan handling (penanganan) komoditas. Buat perusahaan pelayaran dapat mengurangi risiko saat proses stevedoring (bongkar muat) dan pengangkutan di atas kapal. Sedangkan untuk operator terminal seolah-olah Pelindo III bermanfaat untuk perencanaan arus barang di pelabuhan supaya lebih efisien, sehingga meningkatkan penyajian, menghemat waktu dan biaya, ” papar Putut Sri Muljanto.

Kesiapan Sistem Pelindo III

BUMN Pelindo III telah menjalankan bentuk digital yang dikembangkannya, yakni Integrated Billing System (IBS) untuk dimanfaatkan dalam proses integrasi data single manifest kargo. IBS Pelindo III telah terintegrasi dengan sistem Inaportnet milik Kemenhub dan INSW milik Kemenkeu. Kemudian juga telah ada Nota Kesepahaman antara Kemendag secara Pelindo 1, IPC, Pelindo III, dan Pelindo 4, terkait fusi data bongkar muat di pangkalan dengan SIPAP milik Kemendag.

“Integrasi IBS dengan SIPAP sudah mulai berjalan untuk komoditas non-peti kemas. Tahun 2020 ini saatnya bersama-sama mengintegrasikan untuk komoditas peti kemas domestik. Bila seluruh pihak disiplin melaporkan manifest kandungan kargo peti kemasnya, maka Kemendag tinggal tarik data dari Aplikasi Spinner dalam IBS untuk SIPAP, ” ungkap Putut Sri Muljanto lagi.

IBS Pelindo III siap diujicobakan oleh regulator dan pelaku bisnis logistik, untuk menjadi fasilitator master data barang dari integrasi manifest kargo nasional. Terkait cakupannya, Putut Sri Muljanto mengusulkan untuk diujicobakan mencatat produk pada rute pelayaran Tanjung Perak Surabaya dari dan ke Banjarmasin atau Sampit.

“Sehingga kita bersama bisa mendapatkan bukti komoditas apa saja yang diangkut antara dua pelabuhan besar di Jawa dan Kalimantan tersebut. Berbekal data tersebut, kementerian dan institusi Pemerintah, serta pelaku bisnis mampu mengembangkan analisa dan perencanaan pemasokan yang lebih efektif dan tepat demi menekan biaya logistik nasional, dan yang terpenting yaitu prototype sistem logistik nasional yang berbasis data yang akurat, Negara kita akan segera memilikinya, ” pungkas Putut Sri Muljanto optimis. [rea/but]