KAMIS, 8 OKTOBER 2020, sejak cepat hingga sore, demo serentak di berbagai kota Jawa Timur. Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Lumajang, Pamekasan, Bojonegoro, dan lain sebagainya. Serupa di berbagai kota lain di Indonesia.

Demo Kamis ini, secara kasat mata, berbeda jauh dibanding demo hari sebelumnya. Pada hari Selasa dan Rabu, demo didominasi oleh kaum pekerja. Saat ini, mahasiswa yang mendominasi. Biar pemicunya sama. Yaitu, pengesahan Program Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR hari Senin (5 Oktober 2020) dini hari.

Isu pokok yang dikemukakan: UU Cipta Kegiatan sangat merugikan kaum buruh. Undang-undang yang dinilai lebih berpihak dalam pengusaha, pemilik modal. Maka, pekerja berdemo untuk memerjuangkan nasibnya. & Kamis ini, mahasiswa berdemo buat memerjuangkan nasib buruh.

Lalu ricuh di mana-mana. Di Jember kaca gedung DPRD pecah akibat lemparan batu. Di Gresik pembakaran ban bekas memicu kelakuan dorong antara mahasiswa dengan petugas. Batu juga berterbangan di kota Malang, polisi terpaksa menembakkan udara air mata. Mahasiswa merusak kurang fasilitas umum di Surabaya.

Ya begitulah demo mahasiswa. Rawan ricuh. Berbeda dari demo buruh yang lebih tertib.

Dalam beberapa tahun final, demo buruh memang terlihat kemas. Mereka diorganisir oleh federasi. Kerap kali datang ke lokasi demo dengan menyewa puluhan bus. Jika naik kendaraan roda dua, itu berjajar-jajar. Masih memberi ruang bagi pengendara umum.

Keadaan Selasa dan Rabu lalu, sisi baik lainnya, demo buruh membentangkan kesadaran mereka atas pentingnya aturan kesehatan. Memakai masker. Berusaha mencegah persebaran Covid-19.

Tetapi lihatlah demo yang didominasi oleh mahasiswa. Banyak sekali yang tak pakai masker. Banyak sekali teriakan-teriakan, maaf, kadang disertai umpatan kata-kata kotor.

Ya begitulah demo mahasiswa. Rawan ricuh. Bertentangan dari demo buruh yang bertambah tertib. Padahal secara latar kecil pendidikan, mahasiswa jelas-jelas kaum kampus. Perguruan tinggi. Salah satu kebiasaan pusat pendidikan.

Kok demo mahasiswa rawan ricuh dibanding demo buruh? Bisa jadi, latar belakang kehidupan yang membuatnya bertentangan.

Rata-rata buruh mempunyai tanggungan keluarga. Memiliki pasangan tumbuh, mungkin juga anak. Jikalau pembantu, mereka dalam tahap ‘menjelang nikah’. Tanggungan keluarga ini tentu selalu membuat buruh berpikir ulang jika bertindak nekat saat demo. Belum lagi jika sampai berurusan dengan pihak berwajib (polisi), buruh bisa mendapat sanksi keras (mungkin dipecat) oleh perusahaan tempat mereka bergerak.

Latar keseharian tumbuh mahasiswa berbeda. Mahasiswa rata-rata belum memiliki tanggungan keluarga. Tanggung tanggungan mereka paling-paling tentang belajar yang rajin agar cepat lulus dengan nilai bagus. Kalaulah mereka nekat saat demo dan berurusan dengan aparat kepolisan, pihak kampus jarang memberikan sanksi. Justru biasanya kampus bakal membela.

Aku masih berstatus mahasiswa ketika marak demo tahun 1998 untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Saya tahu, banyak mahasiswa merasa gagah ketika menimbrung demo. Banyak mahasiswa merasa bangga ketika menceritakan keterlibatannya dalam kesibukan dorong dengan aparat kepolisian. Malah, mereka memandang sinis terhadap mahasiswa lain yang tidak mau mengikuti demo.

Hingga saat ini setelah 20 tahun lebih, teman-teman saya yang ketika itu ikut demo dan terlibat kericuhan secara aparat kepolisan, mereka masih terang bangga ketika menceritakan pengalamannya.

Selain perkara ricuh, satu hal pelik lain yang kerap bergelibat dalam demo mahasiswa adalah rawan ditunggangi. Aksi demo mahasiswa kerap mendapat tudingan, mereka berjalan atas dasar pesanan pihak-pihak terbatas. Benar atau salah tudingan itu? Entahlah. Tulisan ini tidak sungguh-sungguh bersemangat untuk membuktikannya.

Tulisan ini lebih suka tahu sisi positif dari demo mahasiswa. Bahwa, negara ini (Indonesia masa sekarang) sedang butuh kontrol. Dan, demo mahasiswa bisa menjadi lengah satu media kontrol yang efektif.

DPR sebagai lembaga kontrol resmi negeri, saat ini, kurang begitu mampu diharapkan. Soalnya adalah komposisi gaya koalisi pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terlalu dominan. Sebanyak 427 kursi DPR atau 74, 3 persen suara mendukung Jokowi. Pengesahan UU Cipta Kerja adalah salah satu bukti kuatnya konfederasi dalam mengalahkan suara oposisi.

Dalam situasi politik era ini, maka, peran mahasiswa jadi kekuatan yang mengontrol kinerja tadbir menjadi lebih penting. Sebab pemerintahan tanpa kontrol tentu tidaklah jalan. Pemerintahan tanpa kekuatan kontrol bakal rawan dengan penyimpangan.

Terakhir, kita semua berharap mahasiswa terus menjaga sikap kritis. Berjalan pada koridor idealisme. Membela bukti, memerjuangkan nasib kaum yang kurang beruntung, berani berteriak ‘tidak’ terhadap segala bentuk penyimpangan. [but]