Ponorogo (beritajatim.com) – Puluhan orang yang menamakan diri sebagai Front Reneissance melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Ponorogo. Peserta aksi unjuk rasa yang didominasi orang berbaju hitam itu menyuarakan beberapa tuntutan kepada pihak pemerintah maupun wakil rakyat.

“Ada beberapa tuntutan yang kami suarakan dalam aksi damai di depan gedung dewan ini,” kata korlap aksi front reneissance, Muhammad Ma’ruf, Kamis (6/5/2021).

Ma’ruf menyebut peserta aksi unjuk rasa itu meminta Dinas Temaga Kerja (Disnaker) Ponorogo untuk menindak tegas perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya. Mereka meminta Disnaker untuk melakukan jemput bola ke pekerja terkait THR.

“Disnaker jangan hanya pasif dengan membuat posko pengaduan, harus aktif jempot bola ke pekerja terkait THR,” katanya.

Peserta unjuk rasa yang juga membawa tulisan-tulisan itu juga meminta pemerintah memperhatikan permasalahan perempuan di bumi reyog. Sebab, belakangan ini sering terjadi begal payudara dan pelecehan sosial yang korbannya perempuan. Maka dari itu, mereka meminta DPRD Ponorogo agar mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Perlindungan Kekerasan Seksual (PKS).

Front reneissance juga meminta Pemkab Ponorogo untuk mengontrol pelaksanaan amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Kami ingin Pemkab untuk mengontrol biaya pendidikan di tingkat SD dan SMP,” katanya.

Tuntutan terakhir, kata Ma’ruf pihaknya mewanti-wanti agar permasalahan lingkungan di Wadas, Purworejo dan Pakel, Banyuwangi. Semoga konflik tentang lingkungan di daerah tersebut, tidak terjadi di Ponorogo terutama di daerah lingkar Wilis.

“Jangan sampai permasalahan lingkungan di Purworejo dan Banyuwangi terjadi di sini. Harus dikawal sejak dini, kalau tidak akan berbahaya,” pungkasnya. [end/but]