Jember (beritajatim. com) – Temuan Badan Penilik Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal dugaan pencatutan surat tanda penduduk untuk dukungan bahan perseorangan Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto dalam pemilihan kepala daerah setempat, mentah saat dirapatkan dalam forum penegakan hukum terpadu (gakumdu), Minggu (12/7/2020) malam.

Forum gakumdu terdiri atas Bawaslu Jember, kepolisian, dan kejaksaan. Rapat ini menentukan apakah temuan Bawaslu Jember ini bisa dilanjutkan ke tingkat penyelidikan dan pemeriksaan bahkan penuntutan karena mengandung unsur tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum pada pasal 185 Undang-Undang Cetakan 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Bagian 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Pemangku Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ada 18 orang di jajaran Bawaslu Jember yang masuk dalam berkas dukungan Faida-Oktavianto yang diverifikasi faktual. Itu terdiri atas 13 orang kepala kelurahan dan desa, tiga karakter panitia pengawas kecamatan, dan besar orang staf panwascam. Bawaslu Jember langsung menindaklanjutinya, karena sesuai prinsip pemilu, seorang pengawas seharusnya netral dan tidak mendukung siapapun bagian calon.

“Sebelum awak plenokan jadi temuan, kami konfirmasikan kepada nama-nama bersangkutan. Hasil lantaran ini ada yang menyampaikan benar-benat tidak tahu, kenapa namanya itu bisa muncul. Ada yang merasakan tidak pernah memberikan foto kopi KTP sama sekali tapi kok tiba-tiba muncul (dalam berkas), ” kata juru bicara Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim, Senin (13/7/2020).

“Ada beberapa dengan memang merasa pernah dimintai salinan KTP tapi tidak dalam kerangka dukungan, tapi untuk keperluan yang lain. Ada yang menyampaikan buat pengajuan bantuan ke kementerian, ada yang dimintai temannya untuk persyaratan kepentingan beasiswa dan lainnya, ” kata Devi.

“Dari hasil pengawasan proses verifikasi faktual, kami rapatkan & putuskan untuk dilanjutkan menjadi temuan. Itu hasil penyandingan data dan pengawasan terkait nama-nama penyelenggara dalam jajaran Bawaslu Jember, baik panwaslu kecamatan maupun pengawas desa & kelurahan, yang masuk dalam jadwal pendukung bakal pasangan calon, ” kata Devi.

Setelah diputuskan menjadi temuan oleh Bawaslu Jember, persoalan dibawa ke kerap forum gakumdu, karena pasal yang disangkakan menyangkut pidana pemilu. “Sesuai dengan peraturan bersama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, setelah ada temuan, maka dalam waktu kepala kali 24 jam dilakukan pengkajian pertama pada Minggu (12/7/2020), ” kata Devi.

Pembicaraan di gakumdu berjalan alot. “Kami awali pukul 18. 00 datang pukul 23. 00, ” kata pendahuluan Devi.

Berdasarkan kerap itu, temuan dugaan pelanggaran pidana ini dihentikan. “Rekomendasi dari gakumdu seperti itu. Disimpulkan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2020 tidak terdapat tanda pelanggaran pidana pemilihan, karena identitas pelaku atau siapa yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana masih suram, dan peristiwa serta uraian peristiwa dari temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara rinci, jadi peristiwa atau perbuatan dari pelaku yang berupa fakta-fakta hukum dengan merupakan bentuk pelanggaran pidana penetapan kabur, ” kata Devi. [wir/ted]