Sumenep (beritajatim.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumenep merasa keberatan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kota tahun 2022.

Ketua Kadin Sumenep, Hairul Anwar menilai pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur tergesa-gesa memutuskan menaikkan UMK tanpa melibatkan pengusaha tingkat daerah. “Ya kami merasa keberatan dengan kenaikan UMK itu. Apalagi tidak melibatkan pengusaha daerah,” katanya, Kamis (9/12/2021).

Menurutnya, pelibatan pengusaha daerah perlu dilakukan dalam proses penetapan UMK, agar bisa menyampaikan keluhan sekaligus solusi untuk kenaikan UMK. “Memang wajar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMK dinaikkan. Tetapi kan perlu disesuaikan juga dengan kemampuan para pengusaha di tengah pandemi saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, UMK Sumenep tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.978.927 atau naik Rp24.221 dari semula Rp1.954.705. “Tekanan ekonomi itu bukan hanya dirasakan pekerja. Para pengusaha justru jauh lebih berat. Seperti pasar, likuiditas lamban, juga produksi terganggu akibat pandemi. Jadi tekanan kepada pengusaha ini sangat tinggi,” tandasnya.

Ia menuturkan, berdasarkan hitungan statistik, kenaikan UMK baik regional maupun daerah sudah wajar dilakukan. Namun penentu kebijakan juga perlu memahami situasi dan kondisi saat ini. “Kalau menurut saya, menjadi kurang bijak dan kurang arif memutuskan kenaikan UMK pada masa-masa berat yang dialami para pengusaha,” ucapnya. [tem/suf]