Jember (beritajatim. com) – Ketua Panitia Kepala Kecamatan Kaliwates Cahyo Hafidz dihalangi warga, saat hendak menertibkan jalan peraga kampanye (APK) pemilihan kepala daerah, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (27/9/2020) malam.

Dua video adu congkak antara Cahyo dengan warga sempat menjadi viral di media sosial. Dalam kejadian itu, Cahyo bermaksud menertibkan APK di kawasan Kelurahan Tegalbesar bersama seorang anggota pengawas kelurahan dan desa. Rupanya kesibukan Cahyo ini mengundang kesalahpahaman masyarakat setempat.

Dalam video pertama, warga menganggap Cahyo tak adil dalam mencopot APK. Mereka juga mempertanyakan identitas dan tulisan tugas, kendati Cahyo sudah menggunakan rompi petugas Badan Pengawas Pemilu Jember dan memakai kartu tanda. Warga meminta Cahyo menunjukkan kartu tanda penduduk. Namun Cahyo menentang.

Dalam video kedua ditunjukkan bagaimana Cahyo dan salah satu warga yang memprotes duduk beserta di ruang tamu rumah salah satu tokoh setempat. Di sana, Cahyo akhirnya menunjukkan KTP kepada sang tokoh masyarakat dan masih disalahkan.

Kepala Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka memgonfirmasi adanya insiden itu. “Mulai tanggal 26 September hingga lima hari ke depan saya mulai menertibkan APK yang tak sesuai dengan desain dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), ” katanya, Senin (28/9/2020).

Thobrony menegaskan, panwascam tidak perlu mendatangkan surat tugas untuk melakukan penertiban, karena itu merupakan tugas penting dan fungsi kelembagaan. Apalagi petugas panwascam membawa kartu identitas ataupun kartu pengenal.

Tetapi, Thobrony meminta kepada petugas panwascam yang hendak melakukan penertiban biar berkoordinasi dengan aparat satuan petugas pamong praja dan kepolisian. Ia mengakui koordinasi tersebut terkadang belum berjalan baik. “Sedangkan instruksi sistematisasi sudah turun, ” katanya.

Devi Aulia Rahim, salah satu komisioner menambahkan, memang ada tim penertib yang melibatkan instansi asing seperti Badan Kesatuan Bangsa, satpol PP, kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tapi kan tim penertib tak mungkin diturunkan semuanya. Karena pelanggaran (APK) ini harus ditindaklanjuti, oleh sebab itu teman-teman melakukan penertiban itu (sendiri). Koordinatornya ada di pengawas. Tim membantu penertiban itu, ” katanya.

Devi menyesalkan adanya upaya penghalangan oleh warga. “Tapi tidak tertutup kemungkinan karena awak tidak tahu tugas pokok serta fungsi pengawas. Ini jadi kajian bagi kami untuk lebih giat menyosialisasikan Bawaslu, tugas, dan kewenangannya, ” katanya.

Thobrony mengimbau kepada semua pihak biar membantu dan mendukung jajaran Bawaslu Jember melakukan tugas, serta tidak menghalangi. Ini karena menghalangi tugas petugas Bawaslu Jember bisa berkonsekuensi hukum. [wir/suf]