Kepolisian Hong Kong menangkap setidaknya 120 orang ketika mereka mengikuti presentasi menentang rencana China memberlakukan peraturan keamanan baru di Hong Kong.

Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah ribuan demonstran yang menggelar aksi di sebesar lokasi di Hong Kong dalam Minggu (24/5/2020).

Di antara titik aksi adalah kawasan berperan Causeway Bay dan Wan Chai. Pengunjuk rasa meneriakkan slogan mengarah rencana penerapan undang-undang keamanan mutakhir itu dan mengibar-ibarkan spanduk.

“Warga bisa saja dipidanakan hanya karena kata-kata yang itu ucapkan atau mereka terbitkan, menentang pemerintah, ” kata salah seorang peserta aksi Vincent, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Pria berusia 25 tahun itu merujuk pada rancangan undang-undang keamanan nasional baru yang saat ini digodok di China. Para pandemo mengenakan masker untuk mencegah penyaluran virus corona.

Demonstrasi skala besar itu tetap digelar walaupun aparat kesejahteraan melarang warga berkumpul untuk mengelola jarak sosial di tengah pandemi.

Beberapa demonstran membuang payung dan botol air ke polisi. Mereka juga menggunakan tong sampah dan benda-benda lain buat menghalangi jalan.

Undang-undang keamanan nasional yang sedang digodok Beijing tersebut dianggap kontroversial. Pemerintah China bisa melangkahi para legislator terpilih dari Hong Kong untuk memaksakan perubahan hukum nasional yang kemudian harus diterapkan di Hong Kong, baik melalui undang-undang maupun dekrit.

Sebagian pemrotes melakukan pawai melewati jalan-jalan utama di Hong Kong. [Foto: Reuters/BBC]

Para aktivis prodemokrasi khawatir undang-undang itu akan digunakan untuk memberangus penentangan yang berlawanan dengan kemandirian yang diabadikan dalam Undang-Undang Pokok, karena undang-undang serupa di China juga digunakan untuk membungkam antitesis terhadap Partai Komunis.

Sejak Inggris mengembalikan kedaulatan Hong Kong ke China pada 1997, daerah itu telah menjalankan kebijakan “satu negara, dua sistem” dan tadbir “otonomi tingkat tinggi”. Akan namun para aktivis dan gerakan prodemokrasi, merasa bahwa sistem itu sedangkan dirusak oleh Beijing.

Sesudah Hong Kong diserahkan ke Beijing, pemerintah Hong Kong harus mengesahkan undang-undang keamanan nasional. Namun upayanya pada tahun 2003 patah pucuk setelah mendapat penentangan keras.

Sumber di Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengatakan bahwa Beijing tidak bisa lagi menunggu Hong Kong untuk mengeluarkan hukumnya tunggal, juga tidak dapat terus menyaksikan hal yang disebut sebagai tindakan antipemerintah yang keras.

Tahun lalu Hong Kong diguncang oleh gelombang demonstrasi selama berbulan-bulan untuk menentang rancangan undang-undang ekstradisi ke China.

Kini pemerintah China beranggapan undang-undang baru diperlukan untuk “mencegah, menghentikan dan menghukum” protes di masa depan.

Ahli bicara Komite Luar Negeri NPC, Zhang Yesui, mengatakan langkah itu ditempuh untuk “memperbaiki” kebijakan satu negara, dua sistem.

“Keamanan nasional adalah fondasi dengan menopang stabilitas negara. Menjaga ketenangan nasional berarti memenuhi kepentingan berpegang semua orang China, termasuk rekan-rekan kami di Hong Kong, ” katanya pada Kamis (21/5/2020). [BBC/air]