Sumenep (beritajatim. com) – Dinas Pendidikan Sumenep mengaku ‘banjir’ keluhan dari para-para orang tua murid dengan pengoperasian pembelajaran jarak jauh (PJJ) ataupun melalui daring (online) selama kala pandemi Covid-19.

“Cukup banyak keluhan yang masuk di kami tentang metode pembelajaran daring. Kami menyadari memang ada banyak kendala untuk menerapkan metode penelaahan itu, ” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Carto, Minggu (9/8/2020).

Ia menjelaskan, kendala yang sering dialami ialah ketersediaan fasilitas yang dimiliki sebab orang tua siswa. Berdasarkan hasil evaluasi selama 4 bulan terakhir, kesibukan pembelajaran jarak jauh dianggap kurang efektif diterapkan di wilayah Kabupaten Sumenep.

“Terkadang orang tua siswa ada yang tidak punya HP android. Kemudian tersedia juga daerah yang sinyalnya tak mendukung, dan beberapa faktor dunia lainnya yang tidak dapat dipaksakan menggunakan metode daring, ” ujarnya.

Sebab itu, lanjut Carto, ia mempersilahkan guru berinovasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang terpenting merupakan pembelajaran kepada siswa harus tentu jalan. “Ini memang dilematis ya. Di satu sisi, status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh pemerintah. Di sisi lain, apabila langgeng daring, maka banyak yang tak dapat melaksanakannya, ” ungkapnya.

Menurut Cartok, apabila kesibukan belajar mengajar dibiarkan tutup terlalu lama, maka dikhawatirkan sejumlah orang tua siswa memilih mengalihkan anaknya ke sekolah lain (sekolah swasta: red) yang melaksanakan KBM tatap muka.

“Kami tidak bisa menyuruh dan tidak mampu melarang. Kalau kami larang belakang para orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain. Lama-lama beres tidak ada muridnya di madrasah itu, ” ungkapnya.

Sesuai kebijakan Negeri Daera, hanya sekolah yang berharta di zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan KBM dengan cara tatap muka. Selain zona hijau, diminta tetap melaksanakan dengan cara daring.

“Sampai saat itu ada beberapa kecamatan yang sudah menerapkan belajar tatap muka, seperti di Bluto dan Kepulauan. Kami mempertimbagkan beberapa hal, salah satunya izin kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu tidak semua sekolah kami izinkan. Yang jelas, kalaupun melaksanakan KBM tatap muka, tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ” tandasnya. [tem/suf]